1. News
  2. Internasional

Spanyol Tegaskan Perlindungan Penuh bagi Peserta Armada Global Sumud, Tolak Ancaman ‘Israel’

Zarah Amala
Rabu, 24 September 2025 / 2 Rabiul akhir 1447 10:30
Spanyol Tegaskan Perlindungan Penuh bagi Peserta Armada Global Sumud, Tolak Ancaman ‘Israel’
Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares. (Foto: Sicherheitskonferenz, melalui Wikimedia Commons)

MADRID (Arrahmah.id) – Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, kembali menegaskan bahwa Madrid memberikan perlindungan diplomatik dan konsuler penuh bagi peserta Global Sumud Flotilla, seraya menolak ancaman yang dilontarkan pemerintah ‘Israel’.

Dalam pernyataannya pada Senin (22/9/2025), Albares menekankan sifat damai dan kemanusiaan dari inisiatif masyarakat sipil ini, serta menegaskan bahwa Spanyol “akan bereaksi terhadap setiap tindakan yang melanggar kebebasan bergerak, kebebasan berekspresi, maupun hukum internasional,” sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency.

Dukungan Internasional

Pernyataan Albares datang setelah Spanyol memimpin sebuah pernyataan bersama yang ditandatangani oleh 16 negara lain. Dokumen itu menyoroti kekhawatiran atas keselamatan armada kemanusiaan tersebut dan menegaskan bahwa misi flotilla bertujuan untuk “perdamaian dan penyaluran bantuan kemanusiaan, dengan tetap menghormati hukum internasional, termasuk hukum humaniter.”

Para penandatangan juga menyerukan agar tidak ada tindakan ilegal maupun kekerasan terhadap flotilla, serta menekankan perlunya penghormatan penuh pada hukum internasional.

Negara yang ikut menandatangani antara lain: Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Slovenia, Indonesia, Irlandia, Libya, Malaysia, Maladewa, Meksiko, Oman, Pakistan, Qatar, Afrika Selatan, dan Thailand. Mereka memperingatkan bahwa “setiap pelanggaran hukum internasional atau hak asasi peserta flotilla, termasuk serangan di perairan internasional maupun penahanan sewenang-wenang, akan menimbulkan akuntabilitas.”

Serangan Drone di Perairan Tunisia

Sejak keberangkatan flotilla dari Barcelona, Kementerian Luar Negeri Spanyol rutin berkomunikasi dengan para peserta serta kementerian luar negeri negara-negara lain yang warganya turut serta. Langkah ini diambil untuk memantau situasi dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan.

Menyusul laporan adanya serangan drone di perairan Tunisia, Albares segera memerintahkan duta besar Spanyol di Tunis untuk menghubungi peserta, menyelidiki insiden tersebut, dan memastikan bantuan yang diperlukan. Ia juga meminta otoritas Tunisia untuk menggelar penyelidikan menyeluruh dan meningkatkan koordinasi dengan negara-negara terkait.

“Spanyol akan terus memberikan perlindungan konsuler dan diplomatik penuh kepada warga kami yang ikut dalam flotilla ini,” tegas Albares. “Kami memantau situasi dari dekat untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan maksimal.”

Pada Selasa (23/9), pihak penyelenggara flotilla menyatakan bahwa kapal-kapal mereka kini berada sekitar 613 mil laut dari Gaza.

“Kami semakin dekat dengan Gaza dan segera bersatu sebagai armada lengkap. Misi kemanusiaan kami untuk menembus blokade ilegal Israel tidak tergoyahkan oleh tuduhan-tuduhan tak berdasar,” tulis pernyataan itu.

Mereka menambahkan: “Setiap hari kami akan mengirimkan pembaruan saat mendekati zona berisiko tinggi di perairan Palestina. Semua orang di kapal ini mengandalkan dunia untuk tetap menyaksikan mereka. Kesaksian Anda adalah perlindungan mereka.”

Ancaman ‘Israel’

‘Israel’ menolak flotilla berlabuh di Gaza dan menuntut agar kapal-kapal itu mengalihkan muatannya ke Pelabuhan Ashkelon. Kementerian Luar Negeri ‘Israel’ menyebut kawasan Gaza sebagai “zona pertempuran aktif” dan menuding misi flotilla diorganisir Hamas.

‘Israel’ mengklaim bahwa bantuan bisa dengan cepat disalurkan ke Gaza jika diturunkan di Ashkelon. Namun, pihak flotilla menolak, dengan alasan langkah itu hanyalah perpanjangan dari blokade panjang ‘Israel’ terhadap Gaza.

Organisasi hak asasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch sebelumnya mengecam pembatasan ‘Israel’ tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan upaya menghalangi bantuan kemanusiaan yang netral.

“Melabeli misi damai sebagai ‘pelanggaran hukum’ hanyalah alasan untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil yang sah secara hukum sedang berupaya menyalurkan bantuan,” tegas flotilla, seraya memperingatkan bahwa retorika ‘Israel’ “melawan hukum internasional dan membahayakan nyawa.”

Dalam pernyataan balasan, Thiago Ávila dari komite pengarah flotilla mengatakan:
“Kami justru menyesalkan Anda terus berupaya menghentikan misi solidaritas non-kekerasan yang ingin membawa makanan dan bantuan bagi anak-anak yang kalian biarkan kelaparan hingga mati. Kami punya hukum internasional di pihak kami, dan kami tidak takut. Kami tetap berlayar untuk anak-anak Gaza.”

Flotilla kali ini disebut sebagai armada terbesar yang pernah berlayar menuju Gaza, membawa bantuan kemanusiaan, aktivis internasional, serta sejumlah anggota parlemen dari berbagai negara.

Misi ini berupaya menembus blokade ‘Israel’ yang sudah berlangsung selama 18 tahun terhadap 2,4 juta warga Palestina di Gaza.

‘Israel’ sebelumnya berulang kali mencegat kapal menuju Gaza, menyita muatan, serta mendeportasi para penumpangnya. Namun, kali ini perhatian dunia tertuju penuh pada flotilla, terlebih setelah penyelidik PBB baru-baru ini menyimpulkan bahwa ‘Israel’ sedang melakukan genosida di Gaza, yang sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 65.300 orang. (zarahamala/arrahmah.id)