JAKARTA (Arrahmah.id) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah pusat berencana mengambil alih dana milik pemerintah daerah (pemda) yang masih mengendap di rekening tanpa digunakan.
Hal ini disampaikan karena realisasi belanja APBD dinilai masih rendah, meski sudah mendekati akhir tahun.
Hingga 25 September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp656,4 triliun atau 46,86 persen dari pagu Rp1.400 triliun.
“Lagi dipikirin, nanti kita lihat. Emang kita mau lihat. Nganggur betul apa enggak uangnya itu. Kalau uangnya nganggur, ya kita ambil,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/9).
Menurutnya, Kemenkeu akan menghitung kembali kebutuhan APBD setiap daerah. Jika penyaluran anggaran tetap lambat, bukan tidak mungkin dana tersebut akan dikurangi atau ditarik untuk dikelola pemerintah pusat.
“Tapi kita mau hitung juga. Harus hitung juga bahwa mereka perlu dana untuk awal tahun, Januari, Februari. Kita lihat nanti seperti apa ini ya. Tapi kalau emang betul-betul nganggur di sana, ya kita ambil alih, kita pindahin,” imbuhnya.
Purbaya menegaskan, pemerintah akan melakukan edukasi kepada kepala daerah agar lebih disiplin membelanjakan anggaran untuk sektor-sektor prioritas. Dengan begitu, belanja pemda diharapkan bisa lebih cepat dan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Nanti akan kita coba cash flow, prosedurnya biar lebih cepat, tapi itu kan enggak bisa tiba-tiba. Kita harus edukasi dulu ke mereka, dan kita lihat mereka mampu apa enggak,” jelasnya.
Kemenkeu mencatat, hingga akhir Agustus 2025, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,11 triliun, naik dari Rp192,57 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
“Tapi yang jelas kita akan evaluasi dana yang di perbankan, yang punya pemerintah daerah yang sekitar Rp100 triliun setiap tahun itu ada di akhir Desember itu yang terpakai berapa,” tegas Purbaya.
(ameera/arrahmah.id)
