JAKARTA (Arrahmah.id) – Ribuan buruh dari berbagai sektor dan daerah akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025).
Aksi ini dipimpin Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh.
Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menyatakan bahwa aksi ini merupakan puncak kekecewaan kaum pekerja terhadap pemerintah yang dianggap gagal memenuhi janji kesejahteraan.
“Ini adalah gerakan politik kelas pekerja yang sudah mencapai titik jenuh. Puluhan tahun janji kesejahteraan hanya jadi slogan, sementara praktik perampasan hak dilembagakan lewat kebijakan. Besok kami tidak akan beranjak sebelum suara kami didengar,” tegasnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).
Para buruh membawa 10 tuntutan utama yang dinilai mendesak untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, antara lain:
- Menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah.
- Membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan PHK.
- Melakukan reformasi pajak perburuhan yang berkeadilan, termasuk penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT.
- Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law.
- Menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
- Mendorong revisi UU Pemilu agar lebih demokratis dan aspiratif.
- Mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
- Penegakan standar K3 di sektor pertambangan.
- Penerapan sistem pengupahan adil di sektor perkebunan sawit.
- Ratifikasi Konvensi ILO-190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
Selain itu, KPBI juga mendesak pemotongan gaji anggota DPR sebesar 20–30% sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat serta solusi menutup defisit anggaran negara.
“Kesepuluh tuntutan ini adalah agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa, dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital,” tambah Ilhamsyah.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai aksi ini menjadi momentum penting untuk menekan pemerintah agar berpihak kepada kepentingan pekerja. Aksi yang digelar dengan semangat damai itu mengusung tema “Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah” (HOSTUM).
“Ini adalah saatnya menyampaikan aspirasi agar pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan pekerja, bukan hanya pada kepentingan pemodal,” ujarnya.
Aksi buruh besok diperkirakan akan menyita perhatian publik dan menjadi barometer sikap pemerintah terhadap nasib jutaan pekerja di Indonesia.
(ameera/arrahmah.id)
