TEL AVIV (Arrahmah.id) – Mantan Kepala Direktorat Intelijen Militer ‘Israel’, Mayor Jenderal (purn.) Aharon Haliva, terekam dalam sebuah pembicaraan bocor yang ditayangkan Channel 12, mengakui bahwa pembunuhan massal warga Palestina di Gaza merupakan kebijakan yang dianggap “diperlukan” oleh ‘Israel’.
“Fakta bahwa sudah ada 50.000 orang terbunuh di Gaza adalah sesuatu yang perlu dan wajib untuk generasi mendatang… Untuk setiap [warga ‘Israel’] yang terbunuh pada 7 Oktober, 50 orang Palestina harus mati,” kata Haliva dalam rekaman. Ia menambahkan bahwa hal itu berlaku tanpa memandang usia korban, termasuk anak-anak, dan menyebut “mereka membutuhkan Nakba sesekali untuk merasakan harga yang harus dibayar.”
Haliva, yang mengundurkan diri setahun lalu setelah kegagalan intelijen besar pada 7 Oktober 2023, menyampaikan pernyataan ini dengan merujuk pada doktrin Dahiya, strategi militer ‘Israel’ yang membenarkan penghancuran massal infrastruktur sipil sebagai cara menanamkan “deterrence.”
Dalam percakapan tersebut, Haliva membandingkan situasi Gaza dengan pengalaman Hizbullah di Beirut pada 2006, di mana pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah disebut “belajar” dari kehancuran. Sebaliknya, menurut Haliva, pemimpin Hamas Yahya Sinwar “tidak melihat harga” dan membuat “kesalahan besar.”
Meski Haliva menegaskan dirinya tidak berbicara “atas dasar balas dendam,” pernyataan itu dianggap sebagai artikulasi doktrin genosida yang sudah lama melekat dalam kebijakan ‘Israel’ terhadap Palestina.
Channel 12 melaporkan bahwa Haliva kemudian merespons kebocoran ini dengan menyayangkan publikasi rekaman yang menurutnya “hanya serpihan parsial dari isu kompleks” yang dibicarakan dalam forum tertutup.
Namun, analis menilai pernyataan Haliva menambah daftar panjang pengakuan pejabat ‘Israel’ yang menunjukkan niat genosida terhadap warga Palestina. Ucapannya juga memperkuat pandangan bahwa Nakba 1948 bukanlah peristiwa sejarah yang berakhir, melainkan bencana yang terus berulang hingga kini. (zarahamala/arrahmah.id)
