JAKARTA (Arrahmah.id) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dihadapkan pada tantangan besar untuk mengumpulkan penerimaan pajak minimal Rp2.076,9 triliun pada tahun ini.
Target tersebut akan naik signifikan sebesar 13,51 persen pada tahun depan, menjadi Rp2.357,71 triliun.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan pajak.
Menurutnya, potensi pajak dari UMKM bisa mencapai Rp56 triliun per tahun.
“Potensi ini berasal dari PPh final 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Angkanya cukup menggiurkan, tetapi tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah. Sosialisasi harus lebih masif dan sistem pembayaran pajak perlu diperbaiki agar lebih mudah diakses,” ujar Aviliani dalam webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Selasa (26/8).
Berdasarkan data yang ia paparkan, UMKM saat ini berkontribusi sekitar 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau Rp12.639,9 triliun dari total PDB Rp20.892,4 triliun.
Namun, kontribusi besar tersebut belum sebanding dengan penerimaan perpajakan.
Aviliani juga mengingatkan agar insentif tarif PPh final 0,5 persen tidak diberlakukan terlalu lama. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan moral hazard.
“Pelaku usaha bisa saja memecah bisnisnya agar tetap di bawah batas omzet Rp4,8 miliar. Ini berbahaya jika dibiarkan,” tegasnya.
Selain UMKM, sektor digital juga mendapat sorotan. Aviliani menekankan pentingnya penerapan pajak yang adil di ekonomi digital untuk menghindari ketimpangan antar pelaku usaha.
“Jangan sampai ada yang kena pajak sementara yang lain tidak. Pajak digital bukan hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
(ameera/arrahmah.id)
