Untuk menyolusikan dan memutus rantai kemiskinan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan program di bidang pendidikan, dengan mendirikan Sekolah Rakyat (SR). Program ini ditujukan agar anak-anak dari keluarga dengan predikat miskin ekstrem bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Presiden mengamanahkan program ini kepada Kementerian Sosial, melalui instruksi presiden No 8 Tahun 2025. Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menyebutkan tentang tiga prinsip utama dari sekolah rakyat yaitu, memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Untuk proses rekrutmennya dilakukan secara jemput bola, dengan melihat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga anak-anak dari daerah terpencil pun bisa terjaring.
Saat ini dari 100 sekolah rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 63 SR telah beroperasi per 14 Juli 2025, sementara sisanya akan beroperasi 2 bulan mendatang. Siswa di sekolah ini akan mendapatkan berbagai fasilitas yang lengkap, mulai dari seragam, sarana dan prasarana, makanan bergizi, jaminan kesehatan dan pemetaan bakat. Kurikulumnya menggabungkan standar akademik nasional dengan karakter, yang menggunakan teknologi terkini seperti Learning Manajemen System (LMS), smart board dan laptop. (Kompas.com 21/7/2025)
Sekolah Rakyat memang gratis dan sekilas terlihat sebagai program yang sangat membantu, karena dengan adanya SR ini anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Namun jumlah dari Sekolah Rakyat ini sangat terbatas, tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat, jumlah anak putus sekolah dan yang belum mengenyam pendidikan sangat tinggi. Sedangkan target dari program ini hanya dapat menjaring 20 ribu siswa dengan 100 lokasi untuk seluruh Indonesia.
Sementara di sisi lain, mayoritas sekolah negeri yang ada pun tak luput dari berbagai permasalahan baik pada aspek kualitas pendidikan, sarana dan prasarana yang belum memadai, kekurangan tenaga pendidik, gaji guru dan lain sebagainya. Alih-alih menyelesaikan problem-problem tersebut, pemerintah justru membuat program pendidikan baru yang pastinya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Herannya yang bertanggung jawab atas program ini adalah kementerian sosial, bukan kementerian pendidikan sebagaimana sekolah lainnya. Bukan tidak mungkin program ini pun berpotensi menjadi sarana bagi tindakan kejahatan korupsi dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan seperti para pemilik modal.
Jaringan Pemantau Pendidikan Nasional (JPPN) menyoroti program sekolah rakyat ini, pihaknya menilai selain sebagai bentuk kesenjangan sosial, SR juga membuka celah baru terjadinya bancakan korupsi di sektor pendidikan. Anggaran yang besar akan menjadi sasaran empuk penyelewengan dana disetiap tingkatan baik birokrasi pusat atau daerah, seperti dalam proyek pengadaan sarana atau prasarana dan sebagainya. Untuk itu penyelenggara biasanya berjoin dengan para pengusaha, dan rakyat tetap menjadi pihak yang tidak diuntungkan, karena tidak semua rakyat miskin bisa menikmati program sekolah rakyat ini.
Padahal sejatinya negara adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengurusan seluruh urusan rakyat, salah satunya dalam sektor pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam UUD. Program sekolah rakyat ini bukanlah suatu hal yang istimewa atau menjadi solusi karut marutnya dunia pendidikan, kebijakan ini hanya bersifat parsial tidak sampai menyentuh pangkal masalahnya. Untuk itu dibutuhkan penyelesaian yang hakiki yang lahir dari pemikiran benar yaitu Islam.
Di dalam Islam pendidikan termasuk pada salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang wajib dipenuhi negara, selain menuntut ilmu juga adalah kewajiban bagi setiap muslim, Rasulullah Saw. bersabda:
“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.”(HR Ibnu Majah).
Demi terlaksananya kewajiban ini, negara akan menyediakan layanan pendidikan dengan kualitas terbaik bagi seluruh masyarakat, baik yang kaya maupun miskin secara gratis pada semua jenjang pendidikan. Tujuan pendidikan dalam sistem juga sangat mulia, yaitu mencetak generasi yang kepribadian Islam serta terdepan dalam sains dan teknologi. Bukan hanya sekedar untuk bekerja, apalagi menjadi buruh para korporat sebagaimana saat ini.
Selain menjamin sektor pendidikan, pemerintah dalam sistem Islam juga akan menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Untuk jaminan pendidikan, akan diberikan layanan yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan jaminan kesejahteraan akan diberikan dengan tersedianya berbagai lapangan kerja, hingga para penanggung nafkah dapat dengan mudah mencari pekerjaan, untuk membiayai seluruh kebutuhan keluarganya.
Negara akan memastikan sektor pendidikan berjalan dengan lancar, karena pendidikan merupakan faktor yang penting bagi peradaban masyarakat dan bangsa. Setiap individu akan didorong untuk belajar dan menuntut ilmu. Penguasa akan membuat program-program dan kurikulum terbaik yang berasaskan akidah Islam, selain itu dan prasarana pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, laboratorium, guru dan penunjang lainnya akan sediakan dengan kualitas terbaik. Para pengajar akan diberikan kesejahteraan yang luar biasa, sehingga mereka fokus dan semangat dalam menjalankan amanahnya. Masyarakat dalam naungan sistem pemerintahan Islam benar-benar menjadi umat terbaik, yang memiliki keimanan dan ketakwaan juga cerdas dalam ilmu pengetahuan.
Negara akan mampu memberikan itu semua, karena ditopang oleh penerapan sistem ekonomi Islam, yang berorientasi pada jaminan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Terkait pembiayaannya, akan diambil dari Baitul mal yang merupakan kas negara. Adapun dana yang tersimpan di lembaga tersebut bersumber dari beberapa pos, di antaranya adalah hasil pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara.
Itulah sedikit gambaran tentang bagaimana sistem pemerintahan Islam dalam mengurangi permasalahan kemiskinan. Pemerintah benar-benar berperan sebagai pengurus rakyat, sehingga kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terwujud nyata.
Wallahu a’lam bis shawwab
Editor: Hanin Mazaya
