GAZA (Arrahmah.id) – Sejumlah negara Arab mengecam pernyataan provokatif Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu yang menegaskan kembali komitmennya terhadap visi ekspansionis “Israel Raya”, memicu kecaman dari berbagai pemerintah yang menyebut ucapannya sebagai “ancaman terhadap kedaulatan negara-negara”.
Berbicara kepada saluran berita ‘Israel’ i24 pada Selasa (12/8/2025), Netanyahu mengatakan dirinya merasa “sangat terikat” dengan visi Greater Israel (‘Israel’ Raya), istilah dalam politik ‘Israel’ yang merujuk pada perluasan wilayah ‘Israel’ untuk mencakup Tepi Barat, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan di Suriah, dengan beberapa tafsiran juga memasukkan Semenanjung Sinai di Mesir dan sebagian wilayah Yordania.
Ia menambahkan bahwa dirinya menganggap berada dalam “misi historis dan spiritual” bagi “generasi Yahudi yang telah lama bermimpi datang ke sini dan generasi Yahudi yang akan datang setelah kami”.
Pemerintah-pemerintah Arab mengutuk pernyataan tersebut, menyebutnya sebagai cerminan agresi ‘Israel’ yang terus melanda kawasan sejak dimulainya perang genosida di Gaza pada Oktober 2023.
Kementerian Luar Negeri Yordania menyebut ucapan Netanyahu sebagai “eskalasi berbahaya dan provokatif, ancaman terhadap kedaulatan negara, pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB”. Pernyataan itu juga menegaskan: “Klaim-klaim khayalan ini, yang tercermin dalam ucapan para pejabat ‘Israel’, tidak akan mempengaruhi Yordania maupun negara-negara Arab, dan tidak akan mengurangi hak-hak sah serta tak terhapuskan rakyat Palestina.”
Kemenlu Yordania menambahkan bahwa retorika seperti ini “mendorong berlanjutnya siklus kekerasan dan konflik” di Gaza dan Tepi Barat, serta mendesak komunitas internasional bertindak melawan “tindakan dan pernyataan provokatif ‘Israel’ yang mengancam stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan internasional”.
Nidal al-Taani, anggota parlemen Yordania yang duduk di Komite Urusan Luar Negeri, mengatakan kepada al-Araby al-Jadeed bahwa Netanyahu kerap mengekspor krisis internalnya ke luar negeri, termasuk ke Yordania, menjadikan provokasi seperti ini “permanen dan berkelanjutan”.
Baik Hamas maupun Otoritas Palestina juga mengecam ucapan Netanyahu. Otoritas Palestina menyebutnya sebagai “pengabaian terhadap hak sah rakyat Palestina” serta “provokasi dan eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan”.
Hamas mendesak komunitas internasional “bertindak untuk mengekang pemerintahannya, menghentikan perang brutal terhadap warga sipil di Gaza, dan menghadapi ambisinya memperluas agresi yang berlandaskan ramalan dan fantasi fasis, yang mengancam keamanan kawasan dan dunia”.
Kementerian Luar Negeri Yaman menyebut pernyataan Netanyahu sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi legitimasi internasional dan hukum internasional, serta tantangan nyata terhadap kehendak komunitas internasional”, seraya memperingatkan bahwa ucapan tersebut akan “mendorong kawasan menuju ketegangan dan ketidakstabilan lebih lanjut”.
Qatar, yang menjadi mediator dalam perundingan gencatan senjata Gaza yang sejauh ini gagal, mengatakan komentar Netanyahu merupakan “kelanjutan dari pendekatan (‘Israel’) yang didasarkan pada kesombongan, memicu krisis dan konflik, serta secara terang-terangan melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional”. Qatar menegaskan kembali dukungannya terhadap “segala upaya untuk mencapai perdamaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan di kawasan”.
Arab Saudi menolak “gagasan dan proyek ekspansionis” para pejabat ‘Israel’, sambil menegaskan kembali “hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat di tanah mereka”.
Liga Arab menyebut pernyataan itu sebagai “ancaman serius terhadap keamanan nasional kolektif Arab”, sementara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memperingatkan “bahaya retorika kolonial dan ekspansionis ini, yang mengancam perdamaian dan keamanan kawasan serta internasional, memicu siklus kekerasan, dan memperpanjang serta memperluas konflik”.
Kementerian Luar Negeri Oman menyatakan “penolakan tegas terhadap rencana ekspansionis ilegal Netanyahu”.
Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan kembali komitmennya pada perdamaian dan menyatakan “tidak ada jalan menuju perdamaian kecuali dengan kembali ke meja perundingan, mengakhiri perang di Gaza, dan mendirikan negara Palestina”.
Pernyataan Netanyahu ini muncul di tengah meningkatnya kecaman global atas perang genosida ‘Israel’ di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina sejak Oktober 2023.
Pekan lalu, kantornya mengumumkan rencana militer ‘Israel’ untuk meningkatkan perang yang hampir memasuki tahun kedua di Jalur Gaza dengan mengambil alih Kota Gaza, langkah yang diperkirakan akan semakin membahayakan warga sipil Palestina di wilayah yang porak-poranda itu. (zarahamala/arrahmah.id)
