GAZA (Arrahmah.id) – Surat kabar ‘Israel’ Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan “lampu hijau” kepada Perdana Menteri ‘Israel’, Benjamin Netanyahu, yang saat ini menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang, untuk melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).
Menurut laporan tersebut, ada keyakinan kuat baik di Tel Aviv maupun di Washington bahwa Hamas “tidak berniat mencapai kesepakatan”, setidaknya menurut klaim mereka.
Meski hingga kini Dewan Keamanan Mini (kabinett) belum mengadakan rapat, bahkan setelah beredarnya video yang memperlihatkan dua tentara ‘Israel’ yang ditawan oleh perlawanan Palestina, sumber-sumber dekat Netanyahu, yang tengah dibayangi dakwaan kejahatan perang di Gaza, menyebutkan bahwa diskusi internal mengenai kelanjutan perang masih terus berlangsung.
Yedioth Ahronoth mengutip sumber yang dekat dengan Netanyahu yang mengatakan bahwa “keputusan sudah diambil, dan kami menuju pada pendudukan penuh Jalur Gaza dan penyelesaian total konflik dengan Hamas”, klaim yang tampaknya menjadi bagian dari narasi yang ingin dibangun oleh pemerintah ‘Israel’.
Namun, surat kabar tersebut juga tak menutup kemungkinan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut bisa saja hanya taktik negosiasi untuk menekan Hamas dan faksi perlawanan di Gaza.
Menurut sejumlah pejabat, militer ‘Israel’ berniat melakukan pendudukan penuh atas Gaza, dan operasi mereka akan mencakup wilayah-wilayah yang diyakini menjadi lokasi para sandera, meskipun belum ada bukti konkret mengenai keberadaan mereka.
Perlu dicatat bahwa dalam perang yang telah berlangsung lebih dari satu setengah tahun ini, militer ‘Israel’ masih gagal mengidentifikasi secara pasti lokasi para tentaranya yang ditawan oleh perlawanan Palestina. Beberapa upaya untuk membebaskan mereka pun kandas tanpa hasil.
Lebih lanjut, Yedioth Ahronoth mengungkap adanya penolakan dari dalam tubuh militer terhadap rencana perluasan operasi di Gaza. Ketegangan antara kubu politik dan militer pun semakin memanas, dan dikabarkan mendorong Kepala Staf Militer Eyal Zamir untuk mempertimbangkan kelanjutan jabatannya.
Seorang pejabat bahkan menyindir: “Kalau Kepala Staf merasa ini bukan posisi yang cocok untuknya, maka silakan mengundurkan diri.” (zarahamala/arrahmah.id)
