GAZA (Arrahmah.id) – Media ‘Israel’ melaporkan bahwa pemerintahan Amerika Serikat tengah menyiapkan rencana kontroversial untuk menempatkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai kepala pemerintahan sementara di Jalur Gaza. Informasi ini diungkapkan oleh Haaretz, mengutip sumber politik Arab yang tidak disebutkan namanya.
Menurut laporan tersebut, Blair akan memimpin proses rekonstruksi Gaza sekaligus mengelola urusan sipil di bawah pengawasan pasukan internasional yang bertugas menjaga perbatasan. Pada tahap berikutnya, menurut sumber itu, kendali Gaza akan dipindahkan kepada Otoritas Palestina, namun tanpa kejelasan tenggat waktu. Bahkan, disebutkan bahwa pada fase awal, pemerintahan baru Gaza tidak akan melibatkan Otoritas Palestina sama sekali.
Hingga kini, baik Washington maupun Tel Aviv belum mengomentari laporan itu.
Dua hari sebelumnya, Le Temps (Swiss) juga mengungkapkan adanya manuver diplomatik yang bertujuan mengimbangi gelombang pengakuan negara-negara Barat terhadap Palestina. Dalam konteks ini, muncul kembali nama Tony Blair dengan apa yang digambarkan sebagai “rencana perdamaian alternatif” untuk menentukan “hari setelah” perang, bukan hanya di Gaza melainkan di seluruh wilayah Palestina.
Laporan itu menambahkan, rancangan tersebut membawa jejak Jared Kushner, menantu Donald Trump, yang sejak awal disebut-sebut telah mendorong gagasan ini dan mendapat restu Gedung Putih. Namun, penting dicatat: rencana tersebut tidak menyebut soal pendirian negara Palestina, melainkan justru menyingkirkan peran Otoritas Palestina di Gaza, setidaknya untuk sementara waktu.
Rencana Trump Bayangan di Balik Gaza
Bocoran ini muncul hanya berselang beberapa hari setelah Donald Trump sendiri, dalam kapasitas sebagai kandidat kuat dan figur dominan di Partai Republik, menyampaikan sebuah “paket perdamaian” berisi 21 poin kepada sejumlah pemimpin Arab dan Muslim di sela Sidang Umum PBB ke-80 di New York.
Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, bahkan menyatakan optimistis bahwa “dalam beberapa hari ke depan akan ada pencapaian besar,” meski tanpa menjelaskan detail.
Menurut Channel 12 Israel, proposal itu menekankan tiga hal: Pembebasan seluruh tawanan ‘Israel’ yang masih berada di Gaza (48 orang menurut perkiraan ‘Israel’, termasuk 20 yang masih hidup), penghentian permanen serangan di Gaza, dan penarikan bertahap pasukan ‘Israel’ dari seluruh wilayah Gaza.
Namun, rencana pasca-perang yang ditawarkan Trump menegaskan bahwa Hamas akan dikecualikan sama sekali, digantikan dengan pemerintahan sipil baru yang dikawal kekuatan keamanan gabungan Palestina, Arab, dan Islam, dengan pendanaan dari negara-negara Arab dan Muslim. Otoritas Palestina hanya disebut akan mendapat “porsi terbatas” dalam tata kelola.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Arab dan Muslim dilaporkan mengajukan syarat: Israel harus berkomitmen tidak mencaplok wilayah di Tepi Barat maupun Gaza, menghentikan pembangunan permukiman, menjaga status quo di Masjid al-Aqsa, serta mempercepat bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Trump sendiri dijadwalkan membicarakan kerangka ini dengan Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Senin depan. Laporan juga menyebut bahwa Netanyahu sudah mengetahui isi proposal tersebut, dengan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer dan Jared Kushner melakukan pembahasan intensif bersama Tony Blair. (zarahamala/arrahmah.id)
