TEL AVIV (Arrahmah.id) — Media resmi “Israel” pada Sabtu (12/7) melaporkan bahwa Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir kemungkinan besar akan mengundurkan diri dari pemerintahan koalisi jika kesepakatan dengan Hamas terkait Gaza benar-benar ditandatangani.
Laporan itu disampaikan oleh KAN, lembaga penyiaran publik “Israel”, yang mengungkapkan adanya krisis serius dalam tubuh koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terkait negosiasi gencatan senjata yang saat ini sedang berlangsung di Doha, Qatar.
Menurut laporan tersebut, Netanyahu—yang kini menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza—berencana mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, untuk mencegah keruntuhan pemerintahan koalisi sayap kanan yang kini berkuasa di “Israel”.
Ancam Pecah Koalisi
KAN memperkirakan bahwa Ben Gvir akan segera mengundurkan diri jika kesepakatan dengan Hamas diumumkan secara resmi. Namun, saluran 14 “Israel” melaporkan bahwa Smotrich kemungkinan tidak akan ikut keluar dari pemerintahan, meskipun kesepakatan diteken.
Ben Gvir dan Smotrich merupakan dua figur ekstremis dalam kabinet Netanyahu. Keduanya dikenal menentang segala bentuk negosiasi atau kompromi dengan Hamas, dan mendukung kelanjutan agresi hingga “kemenangan total” tercapai.
Negosiasi Gencatan di Doha
Doha saat ini menjadi tuan rumah putaran baru negosiasi tidak langsung antara Hamas dan “Israel”, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir dengan dukungan dari Amerika Serikat.
Selama sekitar 20 bulan terakhir, sudah beberapa kali putaran negosiasi dilakukan, menghasilkan dua kesepakatan gencatan senjata: pada November 2023 dan Januari 2025. Kedua perjanjian tersebut mencakup pertukaran sebagian tahanan, namun tidak berhasil menghentikan perang secara menyeluruh.
Namun, pada 18 Maret lalu, Netanyahu secara sepihak melanjutkan kembali agresi ke Gaza, membatalkan kelanjutan kesepakatan.
Pihak oposisi di “Israel” menuduh Netanyahu hanya tertarik pada kesepakatan parsial yang memungkinkan kelanjutan perang, demi menyelamatkan posisi politik pribadinya dan memenuhi tuntutan sayap paling radikal dalam pemerintahannya.
(Samirmusa/arrahmah.id)
