Bupati Bandung Dadang Supriatna menggelar gerakan pangan murah secara serentak di 31 kecamatan pada tanggal 30 Agustus 2025. Ia mendistribusikan sebanyak 120 ton beras kepada masyarakat dengan memberikan harga murah 60.000/5kg. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan program strategis nasional Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
Adapun 31 kecamatan yang telah mengikuti kegiatan ini di antaranya Kecamatan Soreang, Arjasari, Rancaekek, Banjaran, Pameungpeuk, Paseh, Ibun, Cileunyi, Cimenyan, Cangkuang, dan Nagreg. (Opininews, 30/8/2025)
Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, kendati setiap tahunnya mengalami kenaikan harga, tingkat pembeliannya tidak pernah menurun. Adanya operasi pasar murah seringkali menjadi momen yang dinantikan, karena mereka yang memiliki taraf ekonomi menengah ke bawah, bisa memperoleh harga terjangkau. Sesaat membantu meringankan beban. Sayangnya, stok yang disediakan sering diklaim sangat terbatas sehingga keberadaannya tidak mampu memenuhi permintaan seluruh rakyat. Artinya mewujudkan ketahanan pangan masih jauh dari harapan. Ketahanan pangan dibutuhkan solusi mendasar bukan parsial.
Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sejatinya merupakan tanggung jawab seorang pemimpin. Indonesia sendiri adalah negara agraris sekaligus kaya akan sumber daya alam. Tanahnya subur, curah hujan cukup, namun sayang belum mampu memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Harga beras terus melambung membuat masyarakat bingung.
Itu semua dikembalikan kepada akibat dari diterapkannya sistem kapitalisme, yang menyerahkan pengelolaan sumberdaya alam kepada swasta atau para kapital. Pengelohan tanah pertanian pun demikian. Dikelola oleh swasta yang orientasinya keuntungan. Petani lokal hanya memiliki ataupun mengolah sedikit bagian. Di samping itu banyak lahan subur dialihfungsikan menjadi perumahan maupun industri. Akibatnya ketergantungan akan impor beras tidak bisa dihentikan. Seluruh rakyat bisa mengakses bahan pokok hanya dengan membeli. Bagi yang kesulitan ekonomi menjadi problem tersendiri. Ketika pemerintah menurunkan bantuan seringkali tidak merata, salah sasaran, bersifat sementara, dan rawan dikorupsi.
Berbeda dengan kapitalis, sistem Islam tidak fokus pada untung rugi dalam melakukan pengayoman terhadap rakyatnya, terutama dalam mencukupi kebutuhan pokok. Seorang pemimpin muslim memahami betul akan kewajibannya dan tidak akan menyulitkan rakyat dengan segala kebijakannya. Sebab, yang menjadi landasannya dalam mengelola negara adalah Al-Qur’an dan Sunnah yang telah diturunkan oleh Allah Swt. dan dicontohkan Rasulullah saw. selama kepemimpinannya.
Sumber daya yang berlimpah pun akan dikelola negara secara mandiri dan tidak akan diberikan kepada pihak asing ataupun swasta. Semua akan dikelola penuh demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Penyerahan pengelolaan kepada swasta merupakan bentuk pelanggaran syariah dan pengkhianatan terhadap rakyat.
Seorang pemimpin adalah pengayom urusan rakyat. Di pundaknya terletak beban besar, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Sejarah mencatat kegemilangan kepemimpinan di masa Islam berjaya, di mana pengayoman terlaksana secara nyata.
Salah satu keteladanan kepemimpinan bisa kita jumpai pada sosok Khalifah Umar bin Khattab. Yaitu ketika ia mendapati salah satu rakyatnya didera kelaparan. Saat itu ia tengah melakukan inspeksi, dan mendapati seorang ibu yang tengah menghibur anaknya yang kelaparan. Berpura-pura memasak padahal saat itu ia hanya merebus batu karena tidak memiliki makanan untuk dimasak bagi anaknya.
Khalifah Umar yang melihat keadaan tersebut segera kembali dan membawakan bahan makanan seraya menyesali dan memohon ampun kepada Allah Swt. atas kelalaiannya. Inilah gambaran nyata dari sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengurusi urusan rakyatnya. Karena kepentingan mereka adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Rabbnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
“Seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab atas rakyatnya” (H.R.Muslim)
Kita hanya dapat menjumpai sosok pemimpin yang penuh tanggung jawab ini dalam naungan Islam yaitu ketika syariat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk itu mewujudkan kembali sistem Islam adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Dan hanya dengan terwujudnya persatuan umat dan kesungguhan dalam dakwah lah, semua itu dapat terwujud secara nyata.
Wallahu alam bis shawwab
Editor: Hanin Mazaya
