TEL AVIV (Arrahmah.id) – ‘Israel’ menghadapi krisis hukum dan logistik setelah pasukan lautnya menyita Armada Global Sumud yang sedang menuju Gaza dengan membawa 500 aktivis dari 40 negara, termasuk anggota parlemen, jurnalis internasional, pegiat HAM, dan sejumlah figur publik berpengaruh.
Menurut Hassan Jabarin, pakar hukum sekaligus Direktur Pusat Adalah untuk Hak Asasi Manusia, penyitaan 50 kapal tersebut dilakukan di perairan internasional, bukan di wilayah kedaulatan ‘Israel’. Karena armada itu menuju perairan Gaza, yang tidak diakui ‘Israel’ sebagai wilayahnya sendiri, tindakan tersebut berpotensi dianggap sebagai penculikan, bukan penahanan legal.
Jabarin menilai ‘Israel’ hanya punya dua opsi: Mendeportasi aktivis dalam 72 jam lewat jalur udara, meski sebelumnya kapal-kapal semacam itu tidak pernah dikembalikan, bahkan beberapa dilaporkan sengaja ditenggelamkan atau membawa para aktivis ke pengadilan di Ramla untuk memperpanjang penahanan dalam 96 jam. Namun opsi ini bermasalah secara hukum karena pengadilan hanya berwenang untuk kasus “masuk ilegal ke Israel”, sesuatu yang tidak berlaku dalam kasus ini.
‘Israel’ kini menghadapi tekanan tambahan karena banyak di antara aktivis adalah politisi dan jurnalis internasional. Situasi ini berpotensi memperburuk citra Israel yang sudah tertekan, sebagaimana diakui mantan Menlu Tzipi Livni.
Sejak kapal-kapal itu disita, demonstrasi besar pecah di berbagai negara Eropa, termasuk Prancis, Italia, Belgia, Jerman, Yunani, dan Turki.
‘Israel’ juga dihadapkan pada tantangan logistik besar: proses deportasi massal 500 orang memerlukan armada pesawat dan koordinasi kompleks, bertepatan pula dengan malam Hari Raya Yom Kippur. Militer ‘Israel’ bahkan dilaporkan mengerahkan unit khusus penjara untuk membantu operasi.
Krisis ini terjadi saat ‘Israel’ diperkirakan butuh waktu hingga hari ini untuk menyelesaikan proses evakuasi dan pemindahan kapal. Namun kedatangan kapal tambahan dari Italia berpotensi menambah tekanan dan memperpanjang kebuntuan. (zarahamala/arrahmah.id)
