Investasi Asing Tentukan Daya Saing Industri

JAKARTA, KOMPAS — Investasi asing langsung atau foreign direct investment tidak sekadar mendatangkan modal, tetapi juga menentukan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Oleh karena itu, pelaku industri dan ekonom mendorong pemerintah mempercepat reformasi regulasi dan memperkuat daya saing manufaktur nasional agar Indonesia tidak kalah dalam kompetisi investasi global.

Advisory Board Komunitas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) Warih Andang Tjahjono mengatakan, kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini baru berada di kisaran 18-19 persen.

Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Jerman yang kontribusi manufakturnya berkisar 27-40 persen.

”Negara-negara kuat itu ditopang manufaktur yang kuat. Kita masih punya gap besar dan itu menjadi tantangan ke depan,” kata dalam diskusi bertema Investasi Industri, Senin (25/5/2026), di Jakarta.

Ia menilai, Indonesia perlu mempercepat eksekusi kebijakan industri dan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Penguatan sektor manufaktur dan peningkatan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dinilai menjadi kunci utama.

Menurut Warih, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi domestik. Padahal, untuk menjadi negara maju, Indonesia membutuhkan penguatan investasi dan ekspor berbasis industri manufaktur.

Warih juga menekankan, FDI tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal asing, tetapi lebih penting sebagai jalan masuk Indonesia ke rantai pasok global.

”FDI itu bukan hanya soal uang masuk ke negara. Yang paling penting adalah Indonesia bisa menjadi bagian dari global supply chain,” katanya.

Menurut dia, keberadaan investasi asing memungkinkan industri nasional terhubung langsung dengan pasar internasional karena produk yang dihasilkan menjadi bagian dari jaringan produksi global.

Kompetisi perebutan investasi kini semakin ketat, tidak hanya antarnegara ASEAN, tetapi juga dengan negara-negara berkembang lain di kawasan global south seperti Brasil, India, kawasan Timur Tengah, dan Afrika.

Ia menyebut posisi Indonesia dalam daya tarik investasi global south masih berada di bawah Brasil dan beberapa negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan upaya promosi investasi dan memperkuat citra sebagai negara tujuan investasi yang aman dan kompetitif.

Pemerintah perlu mempercepat reformasi regulasi dan penyederhanaan perizinan guna memperkuat iklim usaha dan daya tarik investasi. ”Sekarang semua negara berlomba menjadi choices country bagi investor. Kita harus bisa menunjukkan Indonesia adalah negara yang baik untuk investasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) sekaligus Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan, ekspor tekstil dan garmen Indonesia pada 2025 menunjukkan perbaikan meski masih terbatas.

”Ekspor garmen dan tekstil tahun lalu hampir mencapai 12 miliar dolar AS. Untuk Januari 2026, perdagangan sektor ini juga mengalami kenaikan, terutama ekspor yang tumbuh sekitar 16,71 persen secara tahunan,” ujar Anne.

Namun, ketidakpastian global, terutama terkait perdagangan dan energi, masih membayangi industri tekstil nasional. Menurut Anne, sektor hulu tekstil sangat bergantung pada pasokan energi, sedangkan sektor hilir merupakan industri padat karya yang sensitif terhadap biaya produksi.

Anne mengatakan, daya saing industri nasional masih tertinggal dibandingkan negara produsen lain di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, industri dalam negeri membutuhkan penerapan smart policy atau kebijakan yang selaras dengan dinamika industri dan kondisi perdagangan global.

Selain itu, pelaku usaha juga menyoroti tingginya beban administrasi dan dokumentasi impor. Anne meminta pemerintah memperbaiki koordinasi antarkementerian agar kebijakan perdagangan, industri, dan fiskal tidak saling bertentangan.

Indonesia perlu memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan bebas seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN Free Trade Area (AFTA), hingga kerja sama ekonomi dengan negara-negara BRICS untuk memperluas pasar ekspor.

Namun, menurut dia, manfaat perjanjian dagang tidak akan optimal apabila biaya menjalankan usaha di dalam negeri tetap tinggi.

”Kita harus kompetitif dari sisi logistik, distribusi, energi, dan pembiayaan ekspor. Kalau kualitas sama tetapi harga lebih mahal, konsumen tentu memilih produk yang lebih murah,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya reformasi regulasi dan penyederhanaan perizinan melalui sistem daring terpadu (online single submission/OSS). Menurut Anne, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi yang berbasis data dan relevan dengan kondisi industri.

”Kami meminta kementerian saling berbagi data agar regulasi yang dibuat bukan regulasi coba-coba, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata industri,” ujarnya.

Anne menambahkan, integrasi data antarkementerian penting untuk memastikan kebijakan pembatasan impor hanya diterapkan terhadap produk yang memang telah mampu diproduksi di dalam negeri.

”Kalau Indonesia tidak memproduksi barang itu tetapi impornya dibatasi, kebijakan tersebut justru menjadi beban bagi masyarakat,” katanya.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menilai, struktur ekonomi Indonesia menghadapi persoalan serius akibat perpindahan tenaga kerja yang tidak diikuti peningkatan produktivitas. Kondisi itu dinilai membuat investasi tidak lagi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Riefky menjelaskan, kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini berasal dari sektor manufaktur serta jasa bernilai tambah rendah dan tinggi. Namun, struktur tenaga kerja menunjukkan kondisi berbeda.

Ia mengatakan, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur cenderung stagnan dalam dua dekade terakhir. Sebagian tenaga kerja yang keluar dari sektor pertanian justru berpindah ke sektor jasa bernilai tambah rendah.

”Yang terjadi kemungkinan besar orang pindah dari petani menjadi pengojek atau pedagang asongan. Jadi, berpindah dari pekerjaan berupah rendah ke pekerjaan berupah rendah lainnya,” katanya.

Fenomena tersebut menyebabkan mayoritas tenaga kerja Indonesia masih terkonsentrasi pada sektor dengan produktivitas dan tingkat upah rendah.

Selain persoalan struktur tenaga kerja, Riefky menilai kualitas investasi nasional juga mengalami penurunan. Jika pada periode sebelumnya investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, kini investasi justru dinilai semakin tidak produktif.

Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan tingginya praktik rente dan pungutan liar yang masih dihadapi dunia usaha. Berdasarkan survei Bank Dunia, Indonesia disebut memiliki tingkat insiden permintaan suap lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara, seperti Vietnam, India, Malaysia, dan Thailand.

Menurut Riefky, yang menjadi perhatian, praktik pungutan liar kini lebih banyak menyasar perusahaan besar dan produktif, termasuk perusahaan eksportir. ”Perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja dan melakukan transfer teknologi justru lebih sering menghadapi permintaan suap,” ujarnya.

Ia mencontohkan, sekitar 60 persen perusahaan besar mengaku pernah menghadapi permintaan suap dalam pengurusan izin konstruksi. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil.

Riefky mengatakan, praktik rente sebenarnya juga terjadi di banyak negara berkembang. Namun, persoalan utama di Indonesia adalah tingginya ketidakpastian setelah pembayaran dilakukan.

”Kalau di Vietnam, setelah membayar, izinnya pasti keluar. Di Indonesia, sudah bayar di pusat belum tentu selesai di daerah. Sudah selesai di daerah, belum tentu tidak ada gangguan lain,” katanya.

Menurut dia, kepastian usaha menjadi faktor penting yang membuat Vietnam mampu menarik investasi asing langsung (FDI) lebih besar dibandingkan Indonesia.

Ia menambahkan, Vietnam cenderung menjaga investasi asing karena dianggap mampu menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi. ”Mereka melihat FDI penting untuk penciptaan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Riefky.