Jatuhnya Bashar al-Assad tidak mengakhiri persoalan para pejuang asing yang ikut menggulingkannya. Kini mereka menjadi bagian dari tentara, masyarakat sipil, sekaligus persoalan keamanan yang harus dihadapi pemerintahan baru Suriah dan negara-negara Barat.
Warisan Perang yang Belum Selesai
Ketika rezim Bashar al-Assad runtuh pada Desember 2024, Suriah memasuki babak baru yang jauh lebih rumit daripada sekadar pergantian pemerintahan. Negara yang baru keluar dari perang panjang itu harus membangun kembali institusi, mengendalikan senjata yang tersebar luas, dan menyatukan berbagai kelompok bersenjata yang selama bertahun-tahun beroperasi di luar struktur negara. Di antara persoalan paling pelik adalah nasib ribuan muhajirin—sebutan bagi para pejuang asing yang datang ke Suriah selama perang dan sebagian ikut membantu kelompok perlawanan Suriah Hai'ah Tahrir Syam (HTS) serta sekutunya menggulingkan Assad. Puluhan ribu orang pernah datang ke Suriah selama konflik, dan beberapa ribu di antaranya masih berada di negara itu setelah rezim lama tumbang. Kini mereka tidak lagi berada dalam satu barisan: sebagian mengenakan seragam tentara pemerintah, sebagian menjalankan bisnis atau menempuh pendidikan, sementara sebagian lain masih mempertahankan jaringan independen di luar kendali negara.
Bagi pemerintahan Presiden Ahmad asy-Syaraa, keberadaan mereka merupakan persoalan yang sekaligus bersifat domestik, diplomatik, dan keamanan. Secara domestik, Damaskus harus memastikan bahwa orang-orang bersenjata yang pernah menjadi bagian dari pemberontakan kini tunduk kepada negara. Secara diplomatik, sejumlah negara memiliki kepentingan langsung terhadap warga mereka yang berada di Suriah—mulai dari Cina dan Turki hingga Uzbekistan, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Sementara dari sudut pandang kontraterorisme, kemampuan sebagian dari mereka dalam menggunakan bahan peledak, drone, dan taktik tempur membuat keberadaan mereka tetap diperhatikan oleh negara-negara Barat. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar berapa banyak senjata yang masih mereka pegang, melainkan apakah mereka berada di bawah kendali negara atau kembali menjadi jaringan bersenjata yang bergerak secara independen.
Washington kini mencoba menjadikan persoalan tersebut sebagai salah satu syarat hubungannya dengan Damaskus. Pada Juni 2026, Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat menyetujui versi rancangan National Defense Authorization Act (NDAA) Tahun Fiskal 2027 yang mengaitkan dukungan Amerika kepada pemerintahan transisi Suriah dengan langkah Damaskus untuk menyingkirkan, melucuti, dan memantau para pejuang asing serta jihadis yang masih berada di negara itu. Ketentuan tersebut memperluas aturan dalam NDAA 2026 yang sebelumnya hanya menyoroti pejuang asing yang menduduki posisi senior dalam pemerintahan. Kali ini, cakupannya diperluas kepada seluruh populasi pejuang asing.
Kekhawatiran Amerika bukan tanpa dasar. Suriah memang menjadi salah satu tempat dengan konsentrasi pejuang asing terbesar di dunia. Namun, masalahnya terletak pada cara ancaman itu didefinisikan. Dalam sebuah negara yang masih dipenuhi senjata, memiliki pasar senjata informal, perbatasan yang belum sepenuhnya terkendali, serta jaringan kekuasaan yang belum mapan, menyita senjata tidak otomatis menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kekerasan. Bahan peledak rakitan dan drone komersial, misalnya, relatif mudah diperoleh dan tidak bergantung pada gudang senjata militer. Karena itu, menghitung ancaman hanya berdasarkan jumlah senjata yang dimiliki para pejuang asing dapat memberikan gambaran yang menyesatkan.
Yang lebih penting, asumsi bahwa para pejuang asing masih berada di luar negara juga tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan di Suriah. Sejak jatuhnya Assad, pemerintah asy Syaraa tidak membiarkan mereka tetap sebagai kelompok bersenjata bebas, tetapi juga tidak benar-benar melucuti mereka. Damaskus memilih jalan tengah: sebagian besar diintegrasikan ke dalam struktur keamanan negara, sementara mereka yang dianggap menjadi ancaman atau mempertahankan agenda independen ditangkap. Dengan demikian, kebijakan yang secara harfiah menuntut “pelucutan seluruh pejuang asing” berpotensi justru membongkar struktur komando yang selama ini digunakan pemerintah untuk mengendalikan mereka.
Persoalan ini juga perlu dibedakan dari ancaman kelompok militan Islamic State (ISIS). Pemerintah Suriah dan sebelumnya HTS telah lama berperang melawan kelompok tersebut. Bahkan pada dua pekan pertama Agustus 2026, Damaskus menangkap sejumlah sel ISIS, termasuk sel yang melibatkan pejuang asing. Serangan terhadap pasukan Amerika di Suriah pada Desember 2025 pun dilakukan oleh seorang warga Suriah yang diduga telah menyusup ke aparat keamanan, bukan oleh pejuang asing. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata kewarganegaraan pelaku, tetapi kemampuan negara mengendalikan kekerasan dan menyaring orang-orang yang berada di dalam struktur keamanannya.
Antara Integrasi dan Ancaman
Kunci untuk memahami persoalan ini adalah menyadari bahwa para muhajirin bukan kelompok yang seragam. Kelompok terbesar terdiri atas warga Uyghur yang berafiliasi dengan Turkistan Islamic Party (TIP), disusul pejuang Asia Tengah—terutama warga Uzbekistan yang terkait dengan Katibat al-Tawhid wa-l-Jihad—kemudian kelompok dari Kaukasus Utara seperti Chechen dan Dagestan, kontingen berbahasa Prancis yang berpusat pada Firqat al-Ghuraba, serta kelompok-kelompok yang lebih kecil dari Turki, negara Arab, dan negara-negara Barat. Mereka memiliki latar belakang, tujuan politik, hubungan dengan pemerintah Suriah, dan orientasi ideologis yang berbeda. Kelompok Uyghur, misalnya, memiliki hubungan erat dengan agenda nasional Uyghur dan persoalan diplomatik yang melibatkan Cina dan Turki, sementara kelompok Asia Tengah lebih kuat mempertahankan orientasi jihad transnasional.
Perbedaan itu membuat pendekatan satu ukuran untuk semua menjadi problematis. Di antara para pejuang asing sendiri telah muncul garis pemisah yang semakin jelas: mereka yang memilih masuk ke dalam struktur negara dan mereka yang menolak kehilangan independensi. Pemerintah Suriah sejak awal tampaknya memahami perbedaan tersebut. Dalam beberapa minggu setelah jatuhnya Assad, asy Syaraa memberikan posisi senior di Kementerian Pertahanan kepada sejumlah perwira asing. Langkah itu sempat menimbulkan kontroversi dan sebagian penunjukan kemudian dilaporkan dibatalkan, tetapi arah kebijakannya tidak berubah. Pada Juni 2025, Amerika Serikat memberikan lampu hijau terbatas bagi integrasi mantan pemberontak asing ke dalam angkatan bersenjata Suriah, sementara TIP mengumumkan pembubarannya dan integrasi para anggotanya ke dalam tentara nasional. Sekitar 3.500 pejuang asing dilaporkan diproyeksikan masuk ke satu divisi baru.
Kesepakatan yang mendasari proses tersebut sebenarnya sederhana: para pejuang asing mendapatkan tempat di dalam negara dengan syarat menerima rantai komando yang berpusat di Damaskus dan meninggalkan organisasi bersenjata mereka yang independen. Bagi pemerintah, keuntungan dari model ini cukup jelas. Orang-orang yang sebelumnya memiliki senjata, pengalaman tempur, dan jaringan sendiri kini ditempatkan dalam struktur yang dapat diawasi. Bagi para pejuang, pilihan tersebut juga menawarkan sesuatu yang sulit mereka peroleh di tempat lain: keamanan, pekerjaan, status, dan kemungkinan kehidupan baru di Suriah. Banyak di antara mereka telah membawa keluarga, meninggalkan negara asal, dan tidak memiliki jalan pulang yang aman.
Namun integrasi bukan berarti Damaskus memberikan kepercayaan tanpa syarat. Pada saat yang sama ketika sebagian pejuang diberi seragam dan jabatan, pemerintah juga menangkap individu yang dianggap mempertahankan agenda sendiri atau berpotensi mengancam negara lain. Seorang militan Mesir yang mengancam Presiden Abdel Fattah al-Sisi ditahan pada Januari 2025. Tokoh militer dan media asal Uzbekistan, Abu Dujana, ditahan pada Agustus tahun yang sama. Pada Desember 2025, aparat juga menangkap aktivis media Islam asal Amerika, Bilal Abdul Kareem, yang dikenal mengadvokasi pemberian kewarganegaraan kepada muhajirin. Dalam kasus Abdul Kareem, persoalannya tampaknya bukan semata advokasi kewarganegaraan, tetapi juga aktivitas media yang memberikan ruang kepada ideolog pro-Al Qaeda yang secara terbuka menentang asy-Syaraa.
Pola tersebut menunjukkan logika yang cukup konsisten: bukan status sebagai orang asing yang dengan sendirinya menjadi masalah, melainkan otonomi. Mereka yang menerima otoritas negara cenderung diintegrasikan; mereka yang mempertahankan agenda independen, mengancam negara lain, atau menjadi persoalan politik ditangkap. Dalam praktiknya, Damaskus sedang memilah para pejuang asing, bukan mengusir mereka secara keseluruhan. Bahkan ketika sebagian muhajirin meminta kewarganegaraan karena takut dipenjara atau dibunuh jika dipulangkan ke negara asal, pemerintah memberikan respons yang ambivalen—menerima sebagian ke dalam struktur negara, tetapi tetap menahan sejumlah tokoh yang dianggap terlalu independen.
Pada pertengahan 2026, proses integrasi itu bahkan mulai bergerak dari medan perang ke kehidupan sipil. Sejumlah mantan pejuang membuka restoran dan usaha, sementara yang lain masuk universitas. Abu Dujana, misalnya, setelah dibebaskan pada April 2026 setelah sekitar delapan bulan ditahan, kemudian menjalankan restoran di al-Fu'ah, wilayah pedesaan Idlib. Tetapi perubahan kehidupan tersebut tidak otomatis berarti mereka meninggalkan seluruh identitas masa lalu. Restoran itu dilaporkan menampilkan gambar gerakan Basmachi, gerakan pemberontakan masyarakat Asia Tengah terhadap konsolidasi Soviet pada awal abad ke-20. Kehidupan sipil dan ingatan ideologis, dengan demikian, dapat berjalan berdampingan.
Perpecahan di kalangan warga Asia Tengah menjadi contoh paling jelas. Ketegangan antara pejuang Uzbek independen dan pemerintah telah meningkat sejak 2025 dan memuncak dalam operasi keamanan pada Mei 2026. Pada 10 Juli, Brigade Abu Obayda bin al-Jarrah, yang terdiri atas warga Uzbekistan dan telah masuk ke Kementerian Pertahanan, mengeluarkan pernyataan membela keputusan mereka bergabung dengan militer. Sehari kemudian, kanal yang mengatasnamakan “Uzbek Muhajirin”, dengan dukungan Firqat al-Ghuraba yang didominasi warga Prancis, menerbitkan pernyataan tandingan yang mengecam penangkapan pemerintah dan menolak apa yang mereka sebut sebagai penindasan. Garis pemisahnya kini bukan lagi antara orang asing dan negara Suriah, melainkan antara muhajirin yang telah memilih menjadi bagian dari negara dan mereka yang ingin tetap independen.
Perkembangan paling mengkhawatirkan justru datang dari arah sebaliknya: para pejuang asing yang telah terintegrasi mulai menjadi sasaran pembunuhan. Pada 6 Juni 2026, Mustafa al-Russi, komandan keturunan Chechen dari kelompok “Red Bands” yang telah bertugas di Kementerian Pertahanan Suriah, dibunuh oleh orang-orang bersenjata tak dikenal. Dua puluh dua hari kemudian, seorang mantan anggota “Red Bands” asal Uzbekistan dengan latar belakang serupa tewas di Provinsi Idlib. Penulis sumber menilai ISIS kemungkinan terlibat karena pembunuhan tersebut dapat merusak proses integrasi, membuat para pejuang asing merasa tidak aman di dalam negara, dan membuka kembali ruang bagi perekrutan.
Di sinilah persoalan menjadi ironis. Jika para pejuang yang telah terintegrasi justru dibiarkan tanpa perlindungan, mereka dapat terdorong keluar dari struktur negara bukan karena keputusan politik, melainkan karena kekerasan. Bagi ISIS, keadaan itu menyediakan narasi yang sangat berguna: pemerintah baru dianggap tidak mampu melindungi orang-orang yang telah berjuang untuknya. Dalam konteks seperti itu, kebijakan yang memaksa Damaskus melemahkan struktur yang mengintegrasikan para pejuang asing berisiko mempercepat proses yang justru ingin dicegah—yakni keluarnya mereka dari kendali negara.
Ancaman juga dapat berubah bentuk. Pada akhir Juli 2026, Firqat al-Ghuraba menggeser pesannya dari tuntutan pembebasan para tahanan asing menjadi seruan kepada warga Suriah untuk melawan serangan 'Israel'. Pergeseran itu terjadi ketika Damaskus tengah berusaha memperbaiki hubungan dengan Washington dan dilaporkan melakukan pembicaraan keamanan dengan 'Israel'. Bagi kelompok yang merasa terasing dari pemerintah, isu 'Israel' menawarkan kendaraan politik baru: keluhan terhadap pemerintah dapat dikemas sebagai pembelaan terhadap masyarakat Suriah dari ancaman eksternal. Tekanan yang berlebihan terhadap kelompok independen berpotensi memperkuat, bukan melemahkan, kemampuan mereka melakukan perubahan narasi semacam itu.
Ancaman paling sulit dideteksi bahkan tidak selalu membutuhkan sebuah organisasi. Pengalaman di wilayah yang sebelumnya dikuasai HTS menunjukkan bagaimana individu dapat bertindak secara mandiri. Dalam kasus pembunuhan guru Prancis Samuel Paty pada 2020, pelaku, Abdoullakh Anzorov, disebut memiliki kontak dengan seorang anggota HTS di Idlib yang diyakini ikut memengaruhinya. Tidak ada bukti bahwa HTS sebagai organisasi memerintahkan serangan tersebut. Justru sifat individual itulah yang membuatnya penting: seseorang dapat menggunakan lingkungan, jaringan, dan ideologi yang tersedia untuk mendorong kekerasan di luar negeri tanpa menerima perintah resmi organisasi. Ruang otonom semacam inilah yang lebih sulit diawasi dibandingkan seorang mantan pejuang yang berada di dalam struktur negara.
Persoalan Suriah juga tidak berhenti pada para pejuang lama. Setelah jatuhnya Assad, orang-orang baru mulai berdatangan. Pada akhir 2025, misalnya, seorang warga Australia berusia 20 tahun, Patrick Stevenson, melakukan perjalanan ke Suriah setelah mengalami radikalisasi di Australia. Ia kemudian ditahan di Idlib dan didakwa dalam kasus pembunuhan terhadap warga Australia lainnya. Otoritas Prancis juga mengidentifikasi setidaknya tujuh warga negaranya yang mencapai atau berusaha mencapai Suriah dalam lima bulan setelah jatuhnya Assad, meskipun jumlah tersebut masih jauh dari gelombang keberangkatan massal pada 2013–2015. Pada saat yang sama, pengambilalihan kamp Al-Hol oleh pemerintah Suriah pada Januari 2026 memindahkan ribuan orang asing yang memiliki kaitan dengan ISIS menuju wilayah Idlib dan Aleppo. Ancaman yang dihadapi Suriah, dengan demikian, bukan hanya bagaimana mengelola orang-orang yang sudah berada di sana, tetapi juga bagaimana menyaring mereka yang baru datang.
Pelajaran dari Bosnia
Untuk memahami mengapa pengusiran bukan selalu jawaban terbaik, pengalaman Bosnia dan Herzegovina menawarkan pelajaran yang sulit diabaikan. Setelah perang Bosnia berakhir melalui Perjanjian Dayton 1995, pasukan asing diwajibkan meninggalkan negara itu dalam waktu 30 hari. Namun ketentuan tersebut segera menghadapi kenyataan di lapangan. Sebagian pejuang asing memperoleh kewarganegaraan Bosnia, menikah dengan warga lokal, menetap di desa-desa, dan secara bertahap membangun kehidupan yang tidak lagi bergantung pada jaringan jihad transnasional.
Apa yang terjadi dalam tiga dekade berikutnya menarik perhatian karena pola kekerasan tidak mengikuti garis yang sederhana antara mereka yang pernah berjihad dan mereka yang tidak. Para veteran asing yang tetap tinggal, menikah, bekerja, dan berakar di masyarakat Bosnia hampir tidak menghasilkan kekerasan terorisme lanjutan. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan Bosnia atau tidak pernah benar-benar berakar justru lebih banyak muncul kembali dalam jaringan jihad internasional. Sejumlah alumni jaringan jihad Afghanistan-Bosnia kemudian terkait dengan berbagai rencana dan serangan terorisme internasional. Dalam pola tersebut, pengusiran tidak menghilangkan kemampuan tempur dan jaringan mereka; ia hanya memindahkan keduanya ke tempat lain.
Tentu, Bosnia tidak dapat disalin begitu saja ke Suriah. Konteks politik, karakter pemerintahan, dan latar belakang para pejuang berbeda. Bahkan integrasi di Bosnia pun tidak selalu menghasilkan individu yang sepenuhnya tidak berbahaya. Namun ada satu pola yang relevan: anchoring, atau keterikatan pada suatu tempat, dapat mengubah insentif seseorang. Orang yang telah memiliki keluarga, pekerjaan, rumah, reputasi, dan komunitas mempunyai lebih banyak hal yang dipertaruhkan jika kembali menggunakan kekerasan. Keterikatan itu tidak menghapus ideologi, tetapi meningkatkan biaya pribadi untuk kembali ke medan jihad.
Bosnia kemudian memperlihatkan babak kedua yang justru lebih mengkhawatirkan. Setelah serangan 11 September 2001, pemerintah Bosnia mendapat tekanan kuat dari Amerika Serikat untuk meninjau kembali kewarganegaraan para veteran asing. Sebuah komisi meninjau sekitar 1.200 naturalisasi masa perang dan mencabut kewarganegaraan sedikitnya 300 orang dalam proses yang dikritik karena kurang transparan. Sejumlah orang dideportasi atau ditahan, dan enam warga keturunan Aljazair bahkan dikirim ke Guantánamo pada Januari 2002 meskipun pengadilan Bosnia keberatan.
Hasil keamanan dari kampanye tersebut sangat terbatas. Kasus-kasus yang kemudian diperiksa di pengadilan Amerika menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang terseret dalam operasi tersebut tidak terbukti memiliki ancaman seperti yang dituduhkan. Namun dampak politiknya bertahan lama. Pencabutan kewarganegaraan menciptakan rasa dikhianati di antara para veteran dan keluarga mereka, sementara mereka yang dipaksa pergi kembali kehilangan ikatan sosial yang sebelumnya membuat mereka lebih sulit kembali ke jaringan kekerasan. Dalam istilah sederhana, Bosnia mencoba membalikkan proses integrasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun—dan tidak memperoleh keuntungan keamanan yang sebanding.
Pelajaran itu menjadi relevan bagi Suriah karena sebagian besar muhajirin tidak memiliki tempat lain untuk kembali. Mereka telah membawa keluarga, meninggalkan kehidupan di negara asal, dan dalam beberapa kasus menghadapi risiko penjara atau kematian jika dipulangkan. Kehidupan yang mereka bangun di Suriah mungkin menjadi satu-satunya kehidupan yang mereka miliki. Jika mereka tetap berada dalam keluarga, pekerjaan, komunitas, dan struktur komando yang dapat diawasi negara, ruang gerak mereka menyempit dan biaya untuk kembali melakukan kekerasan meningkat. Jika mereka dikeluarkan dari semua itu, mereka membawa serta keterampilan, ideologi, dan jaringan yang sama—tetapi tanpa ikatan lokal yang sebelumnya membatasi mereka.
Itulah sebabnya pengalaman Bosnia tidak dapat dibaca sebagai argumen bahwa semua pejuang asing harus dibiarkan begitu saja. Sebagian tetap berbahaya, dan sebagian yang telah terintegrasi pun harus diawasi. Pelajarannya lebih terbatas tetapi justru lebih berguna: jika seseorang telah berhasil ditambatkan pada keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan rantai komando negara, memaksanya kembali menjadi orang tanpa ikatan dapat menciptakan risiko yang lebih besar daripada mempertahankan keterikatan tersebut sambil memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. Dalam konteks Suriah, pengusiran yang dipaksakan dari luar dapat mengulangi dua kegagalan Bosnia sekaligus: mengekspor ancaman dan menciptakan rasa dikhianati.
Pilihan Sulit bagi Washington
Persoalan tersebut membawa Washington pada pilihan yang tidak sederhana. Amerika Serikat tentu tidak perlu mengabaikan para pejuang asing atau memberikan pemerintahan asy Syaraa cek kosong. Penahanan yang tidak transparan, pembunuhan terhadap mantan pejuang yang telah diintegrasikan, serta keberadaan kelompok independen tetap membutuhkan pengawasan. Namun jika tujuan Amerika adalah mengurangi risiko terorisme, ukuran keberhasilannya seharusnya bukan sekadar berapa banyak senjata yang berhasil dikumpulkan. Yang lebih penting adalah apakah para pejuang yang telah diintegrasikan benar-benar berada dalam rantai komando yang jelas, dapat diperiksa, dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Karena itu, salah satu pilihan yang lebih masuk akal adalah menggeser fokus dari disarmament by headcount ke command and control. Washington dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong registrasi personel, pemeriksaan biometrik, struktur komando yang terdokumentasi, mekanisme disiplin, dan penghapusan kelompok bersenjata yang benar-benar beroperasi di luar negara. Dengan pendekatan semacam itu, yang diukur bukan jumlah senjata yang diserahkan dalam sebuah upacara, tetapi sejauh mana negara mengetahui siapa yang berada dalam pasukannya, kepada siapa mereka bertanggung jawab, dan apa yang terjadi ketika mereka melanggar aturan.
Pendekatan tersebut juga membutuhkan pembedaan yang tegas di antara para muhajirin. Brigade asing yang telah masuk ke Kementerian Pertahanan tidak dapat diperlakukan persis sama dengan individu yang menolak pemerintah dan tetap menjalankan jaringan independen. Jika keduanya dimasukkan ke dalam satu kategori “foreign fighters”, Washington berisiko memaksa Damaskus membongkar kelompok yang justru membantu negara mengendalikan kelompok yang lebih sulit diawasi. Pada saat yang sama, tekanan keamanan seharusnya diarahkan kepada individu dan kelompok yang benar-benar memiliki kemampuan atau niat melakukan kekerasan lintas negara.
Pengalaman Bosnia juga menunjukkan bahwa pemulangan paksa dan pencabutan status hukum bukan solusi otomatis. Pilihan yang lebih realistis adalah mekanisme yang membedakan kasus berdasarkan risiko: sebagian dapat memperoleh status legal dan tetap berada dalam masyarakat dengan pengawasan, sebagian dapat dipulangkan melalui mekanisme yang terpantau, sementara mereka yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses secara hukum. Kerangka seperti itu memang lebih rumit daripada tuntutan sederhana untuk “melucuti semua pejuang asing”, tetapi justru karena persoalannya memang tidak sederhana.
Persoalan tersebut semakin terkait dengan diplomasi. Pada awal Juli 2026, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi kepala negara Barat pertama yang mengunjungi Damaskus setelah jatuhnya Assad. Persoalan warga Prancis yang bergabung dengan kelompok jihad menjadi salah satu isu dalam hubungan kedua negara. Kunjungan itu memperlihatkan bahwa para pejuang asing kini telah menjadi bagian dari tawar-menawar yang lebih besar mengenai pengakuan internasional, rekonstruksi, kerja sama kontraterorisme, dan pencabutan sanksi terhadap Suriah. Washington bukan satu-satunya pihak yang memiliki kepentingan.
Karena itu, tekanan Amerika perlu memperhitungkan bagaimana Damaskus membaca berbagai tawaran dari luar. Jika Washington menuntut sesuatu yang secara praktis mengharuskan pemerintah Suriah membongkar struktur keamanan yang sedang dibangunnya, tuntutan itu mungkin tidak menghasilkan kepatuhan. Damaskus dapat memilih untuk mencari konsesi dari negara lain. Sebaliknya, jika isu pejuang asing dimasukkan ke dalam kerangka diplomasi yang lebih luas—dengan jalur kewarganegaraan bagi mereka yang telah berakar, pemulangan terpantau bagi mereka yang dapat kembali, dan proses hukum bagi mereka yang terbukti berbahaya—ruang gerak kelompok yang ingin mengeksploitasi persoalan tersebut justru dapat dipersempit.
Washington juga perlu memperhatikan satu indikator yang mudah terlewat: keselamatan para pejuang asing yang telah bergabung dengan negara. Pembunuhan terhadap Mustafa al-Russi dan mantan anggota “Red Bands” asal Uzbekistan menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya datang dari mereka yang membawa senjata di luar negara. Para pejuang yang sudah terintegrasi pun dapat menjadi sasaran. Jika pemerintah gagal melindungi mereka atau tidak menyelidiki pembunuhan tersebut secara kredibel, rasa tidak percaya akan tumbuh dan dapat mendorong sebagian dari mereka kembali mencari perlindungan di luar struktur negara. Karena itu, penyelidikan, akuntabilitas, dan perlindungan personel seharusnya menjadi bagian dari ukuran keberhasilan keamanan.
Dan ada satu persoalan yang bahkan lebih penting untuk jangka panjang: siapa yang baru datang ke Suriah. Kasus Patrick Stevenson dan pergerakan orang-orang yang sebelumnya ditahan di Al-Hol menunjukkan bahwa persoalan pejuang asing bukan hanya warisan masa lalu. Suriah yang lebih terbuka dan memiliki kontrol perbatasan yang masih lemah berpotensi menarik pendatang baru, termasuk orang-orang yang baru mengalami radikalisasi. Karena itu, bantuan Amerika untuk pemeriksaan perbatasan, pencocokan data biometrik, integrasi daftar pengawasan, dan kemampuan penyaringan mungkin jauh lebih berguna daripada sekadar menetapkan target jumlah senjata yang harus dilucuti.
Pada akhirnya, para muhajirin bukanlah tumpukan senjata yang tinggal dikumpulkan lalu persoalannya selesai. Mereka adalah populasi yang terpecah, berubah, dan sedang mencari tempat dalam Suriah baru. Sebagian telah masuk ke tentara, sebagian menjalani kehidupan sipil, sebagian tetap independen, sementara orang-orang baru terus berdatangan. Ancaman yang benar-benar muncul sepanjang 2026—pembunuhan terhadap pejuang yang telah terintegrasi, perubahan narasi kelompok yang terasing menjadi mobilisasi anti-Israel, serta arus pendatang baru—tidak dapat dijelaskan hanya dengan menghitung senjata yang dimiliki kelompok asing.
Jika ada bagian dari populasi tersebut yang paling patut dikhawatirkan, persoalannya bukan terutama senjata yang berada di tangan brigade yang telah masuk ke struktur pemerintah. Ancaman yang lebih sulit ditangani justru berada pada individu dan kelompok yang tetap independen, memiliki jaringan transnasional, dan mampu mendorong kekerasan tanpa harus menerima perintah resmi organisasi. Memecah struktur yang mengikat sebagian besar pejuang kepada negara justru dapat memperbesar ruang otonom tempat aktivitas semacam itu berkembang.
Bagi Washington, pilihan akhirnya bukan antara bersikap keras atau lunak terhadap para pejuang asing. Pilihannya jauh lebih konkret: apakah mereka akan tetap terikat pada sebuah negara yang dapat dipaksa untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan mereka, atau justru diputus dari negara tersebut dan dilepaskan kembali ke jaringan yang lebih sulit dilacak. Pengalaman Bosnia menunjukkan bahwa pengusiran dapat mengekspor ancaman, sementara keterikatan pada keluarga, masyarakat, pekerjaan, dan struktur negara cenderung membuat ancaman lebih mudah dikendalikan. Bagi Suriah yang masih mencari bentuknya, nasib para muhajirin karena itu bukan sekadar persoalan kontraterorisme. Ia menjadi salah satu ukuran paling penting untuk mengetahui apakah negara baru itu benar-benar mampu mengubah para pejuang yang dahulu hidup di luar negara menjadi bagian dari negara—tanpa kehilangan kemampuan untuk mengawasi, mengendalikan, dan menindak mereka ketika diperlukan. (dari berbagai sumber/hanoum/arrahmah.id)