DOHA (Arrahmah.id) – Anggota Biro Politik Hamas, Mohammed Nazzal, mengatakan gerakannya akan segera mengumumkan sikap resmi terhadap rencana yang diajukan Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Gaza. Ia menegaskan, Hamas serius mencari jalan menuju sebuah kesepakatan yang berpijak pada penghentian perang dan genosida yang masih berlangsung di Jalur Gaza.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Nazzal menekankan bahwa tanggapan Hamas “tidak akan lama lagi” dan akan mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina, prinsip-prinsip dasar perjuangan, serta pertimbangan politik. Hamas, kata dia, tidak akan pernah mengizinkan genosida terus berlanjut.
“Hamas tidak berangkat dari sikap nihilistik,” ujarnya, “tapi kami juga tidak akan tunduk pada ancaman, tekanan, atau pemaksaan yang disodorkan atas nama waktu yang seolah menjadi pedang di leher kami.”
Ia menambahkan, Hamas berkomitmen mencari kesepahaman karena “setiap menit berarti darah,” dengan tujuan menghentikan pembantaian massal sebelum memasuki tahun ketiga.
Menurut Nazzal, Hamas menerima draf rencana yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin malam lalu. Rencana itu, katanya, penuh catatan kritis, tetapi Hamas tetap mencari “ruang abu-abu” yang memungkinkan berhentinya genosida di Gaza.
“Tidak mungkin akhir dari semua pengorbanan ini adalah pengkhianatan terhadap hak rakyat Palestina,” tegasnya. “Kami berhak memberikan masukan yang menjaga kepentingan rakyat, dan kami terbuka pada dialog serta perundingan.”
Nazzal juga mengungkapkan bahwa sejak hari kedua setelah menerima dokumen tersebut, Hamas sudah memulai konsultasi internal dan eksternal, termasuk dengan mediator serta pihak-pihak Arab dan Islam.
Sementara itu, Gedung Putih pada Kamis mengatakan Presiden Trump menunggu tanggapan Hamas atas rencana gencatan senjata tersebut. Seorang pejabat AS bahkan mengatakan kepada Fox News bahwa rencana itu “sudah dapat diterima” dan pihaknya “berharap Hamas akan menyetujuinya agar kita bisa melangkah menuju Timur Tengah yang lebih damai.”
Gedung Putih sebelumnya, pada 29 September 2025, telah merilis rencana rinci yang menyerukan penghentian segera pertempuran di Gaza, disusul dengan program besar untuk rekonstruksi serta penataan ulang politik dan keamanan.
Rencana itu mencakup upaya menjadikan Gaza sebagai “zona bebas senjata,” melalui mekanisme pemerintahan transisi dengan jaminan internasional dan regional, di bawah pengawasan langsung presiden AS lewat sebuah badan internasional baru.
Isi lainnya: Hamas diwajibkan membebaskan semua tawanan ‘Israel’ dalam waktu 72 jam setelah menerima rencana tersebut, sebagai imbalannya ‘Israel’ membebaskan ratusan tahanan Palestina. Selain itu, pertempuran dihentikan, senjata-senjata perlawanan dilucuti, dan pasukan ‘Israel’ secara bertahap ditarik keluar, untuk kemudian Gaza dikelola oleh pemerintahan teknokrat di bawah pengawasan badan internasional itu. (zarahamala/arrahmah.id)
