GAZA (Arrahmah.id) – Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengecam seruan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di hadapan Sidang Umum PBB agar kelompok perlawanan menyerahkan senjata. Hamas menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk menghadapi proyek-proyek ‘Israel’, dari genosida hingga pengusiran, adalah persatuan nasional di atas program perjuangan yang menyeluruh.
Dalam pernyataan yang dirilis Kamis malam (25/9/2025), Hamas menegaskan bahwa perlawanan adalah “tanggung jawab nasional dan moral” yang mendapatkan legitimasi dari rakyat Palestina yang tetap teguh, serta dari hak alami untuk melawan pendudukan sebagaimana diakui hukum internasional. “Kami menolak sepenuhnya sikap Presiden Otoritas Palestina yang justru mengulang narasi palsu Zionis dengan menuduh perlawanan menargetkan warga sipil,” tegas Hamas.
Hamas juga menilai pernyataan Abbas yang menegaskan kelompok itu tidak akan punya peran dalam pemerintahan sebagai “pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri” sekaligus bentuk tunduk pada proyek dan tekanan eksternal.
“Selama pendudukan masih bercokol di tanah kami dan menindas dada rakyat kami, senjata perlawanan tidak bisa disentuh,” lanjut pernyataan itu. Hamas mengecam keras permintaan Abbas, terlebih di saat rakyat Gaza tengah menghadapi perang genosida brutal, sementara di Tepi Barat, pemukim bersenjata dan tentara pendudukan terus melakukan serangan liar terhadap warga sipil tak berdaya.
Hamas menyerukan persatuan nasional dan kesepakatan bersama untuk membangun program perjuangan menyeluruh melawan pendudukan, sebagai satu-satunya jalan untuk menjaga perjuangan bangsa dan menghadapi proyek kolonial yang bertujuan menghapuskan rakyat Palestina di Gaza, menganeksasi Tepi Barat, serta men-Judaisasi Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa.
Sementara itu, Abbas dalam pidatonya di Sidang Umum ke-80 PBB melalui video menegaskan penolakannya terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menurutnya menyasar warga sipil ‘Israel’ dan menyandera mereka. Abbas tak hadir langsung di New York karena AS menolak memberi visa. (zarahamala/arrahmah.id)
