TEL AVIV (Arrahmah.id) — Militer ‘Israel’ telah mengumumkan akan mulai mengirimkan pemberitahuan wajib militer kepada mahasiswa seminari ultra-Ortodoks pekan ini karena undang-undang yang memberi mereka pengecualian dari dinas militer telah berakhir.
Pemberitahuan tersebut akan dikirimkan dalam beberapa tahap pada bulan Juli hingga seluruh 54.000 panggilan dikeluarkan, kata militer dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters (6/7/2025).
Ditambahkannya, militer bermaksud untuk meningkatkan tindakan penegakan hukum terhadap para penghindar wajib militer dan pembelot dari seluruh penduduk.
Keputusan Mahkamah Agung tahun lalu membatalkan pengecualian yang telah berlaku selama puluhan tahun bagi komunitas ultra-Ortodoks.
Dinas militer wajib bagi sebagian besar orang Yahudi ‘Israel’ sejak usia 18 tahun, berlangsung selama 24-32 bulan, dengan tugas cadangan tambahan di tahun-tahun berikutnya.
Anggota dari 21% populasi Arab ‘Israel’ sebagian besar dikecualikan, meskipun beberapa memang bertugas.
Sebuah pernyataan oleh juru bicara militer mengonfirmasi perintah tersebut pada hari Ahad tepat ketika media lokal melaporkan upaya legislatif oleh dua partai ultra-Ortodoks dalam koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membuat kompromi.
Masalah pengecualian tersebut semakin kontroversial karena angkatan bersenjata ‘Israel’ dalam beberapa tahun terakhir menghadapi ketegangan dari keterlibatan simultan dengan Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan Iran.
Para pemimpin ultra-Ortodoks dalam koalisi Netanyahu yang rapuh telah menyuarakan kekhawatiran bahwa mengintegrasikan siswa seminari ke dalam unit militer bersama dengan orang ‘Israel’ sekuler, termasuk wanita, dapat membahayakan identitas agama mereka.
Pernyataan militer tersebut berjanji untuk memastikan kondisi yang menghormati cara hidup ultra-Ortodoks dan mengembangkan program tambahan untuk mendukung integrasi mereka ke dalam militer. (hanoum/arrahmah.id)
