JAKARTA (Arrahmah.id) – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, menegaskan bahwa konsep Negara Madani sejatinya berhimpit dengan Negara Pancasila.
“Negara Madani adalah Negara Pancasila, dan Negara Pancasila adalah Negara Madani itu sendiri,” ujar Din dalam diskusi yang digelar Paramadina Institute for Ethics and Civilization (PIEC) di Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Diskusi terbatas yang dihadiri sekitar 50 pakar ini juga menghadirkan Direktur PIEC sekaligus dosen senior Universitas Paramadina, Pipip A. Rifai Hasan, PhD, dengan moderator Tia Rahmania, MPsi. Suasana forum berlangsung akrab dan dialogis hingga menjelang shalat Jumat.
Din menjelaskan bahwa Negara Madani selama ini kerap dikaitkan dengan istilah civil society. Gagasan tersebut pernah dikemukakan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai implementasi masyarakat madani pada level negara.
Di Indonesia, konsep masyarakat madani pertama kali diperkenalkan oleh almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) pada 1980-an, dan menjadi populer setelah Anwar Ibrahim menyampaikannya dalam pidato di Festival Istiqlal 1995 sebagai padanan istilah civil society.
Menurut mantan Ketua Umum MUI Pusat itu, konsep madani kerap dikaitkan dengan Madinah, sebuah entitas masyarakat yang dibangun Rasulullah ﷺ setelah hijrah ke Yatsrib tahun 622 M. Saat itu, masyarakat Madinah tampil sebagai entitas majemuk yang inklusif berdasarkan keberagaman agama dan suku.
“Selain membangun Madinah, Nabi Muhammad ﷺ sebelumnya telah membentuk ummah, komunitas kaum beriman yang menjunjung al-musawah (persamaan), al-‘adalah (keadilan), dan as-syura (permusyawaratan). Tiga pilar utama inilah yang menjadi dasar masyarakat madani, ditambah semangat kebersamaan dan kerja sama membangun kemakmuran,” papar Din.
Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta itu menambahkan, wawasan madani dapat menjadi solusi bagi terwujudnya tata dunia baru yang damai, adil, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai etika. Pada titik ini, agama-agama berperan penting menggantikan tata dunia yang saat ini dinilainya rusak, kacau, dan tidak pasti.
“Wawasan Madani dapat diusulkan sebagai paradigma etika baru yang menjadi titik temu pandangan agama-agama dunia. Para cendekiawan Muslim perlu merumuskannya agar visibel, viabel, dan workable bagi perwujudan tata dunia yang damai, makmur, berkeadaban, dan berperadaban,” pungkas Din Syamsuddin.
(Samirmusa/arrahmah.id)
