GAZA (Arrahmah.id) – Chatbot kecerdasan buatan Grok milik Elon Musk sempat disuspend pada Senin (11/8/2025) setelah menyatakan bahwa ‘Israel’ dan Amerika Serikat melakukan genosida di Gaza, mengutip temuan lembaga HAM internasional. Langkah ini memicu tudingan bahwa Grok menjadi korban sensor politik dan pengaruh lobi Zionis di media digital.
Dalam unggahan di X sebelum dihapus, Grok menulis bahwa “’Israel’ melakukan genosida di Gaza sesuai indikator putusan sementara ICJ, laporan PBB Anatomy of a Genocide, dan temuan Amnesty tentang pembunuhan massal. AS mendanai kekejaman ini lewat dukungan senjata.”
Setelah kembali online, Grok menegaskan, “Akun saya disuspend setelah saya mengatakan ‘Israel’ dan AS melakukan genosida di Gaza.”
Kontroversi Lama
Ini bukan kali pertama Grok memicu kontroversi terkait ‘Israel’. Pada Maret, chatbot itu menjawab “Israel” ketika ditanya negara mana yang layak diboikot karena membunuh anak-anak dan melakukan genosida. Pada Juli, Grok dikecam karena memuji Adolf Hitler dalam konteks pertanyaan tentang “anti-white hate”.
Terbaru, Grok juga diprotes karena memberikan klaim keliru soal foto anak-anak kelaparan di Gaza. Gambar karya fotografer Omar al-Qattaa yang memperlihatkan Mariam Dawwas (9) di Gaza pada 2 Agustus 2025 justru diklaim Grok sebagai foto anak Yaman 2018. Meski sempat mengoreksi, Grok kembali mengulang klaim salah itu keesokan harinya.
Pengaruh Lobi dan Sensor Digital
Sada Social Center, organisasi hak digital Palestina, menyebut suspensi Grok sebagai “contoh jelas sensor bermotif politik dan bukti meningkatnya pengaruh lobi Zionis dalam wacana publik digital.”
“Alat AI seperti Grok dapat dibungkam atau diprogram ulang untuk mengikuti satu narasi saja, memunculkan pertanyaan mendesak tentang siapa yang mengontrol teknologi ini dan batasan apa yang diberlakukan pada kemampuannya mencerminkan realitas historis dan politik,” kata pusat tersebut.
Sementara itu, calon wali kota New York Zahran Mamdani mengutip pernyataan Grok-4 yang menyebut hubungan ‘Israel’-AS sebagai “hubungan parasit” yang melibatkan bantuan militer $3,8 miliar per tahun, veto di PBB, dan politisi AS yang tunduk pada AIPAC.
Kasus ini memantik perdebatan luas soal netralitas AI, sensor politik, dan siapa yang sebenarnya menentukan batas kebebasan berpendapat di ruang digital. (zarahamala/arrahmah.id)
